Tema : Mengurangi Tingkat Apatisme di Kalangan Mahasiswa

MUH IRFAN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Sekertaris jendral DPM UM Mataram

Universitas Muhammadiyah Mataram

087-865-265-729

ac.muhirfan492@yahoo.com

 

Tema : Mengurangi Tingkat Apatisme di Kalangan Mahasiswa

“Lembaga Kemahasiswaan : Menjawab Apatisme Mahasiswa”

Apatisme dan Demokrasi

            Apatisme merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bernegara. Terlebih lagi dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Apatisme menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, apatisme menjadi masalah yang serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara kemahasiswaan kita yang notabenenya juga menganut sistem dmokrasi yang dapat dilihat dari adanya pembagian peran lembaga yang mewujudkan trias politika dan pemilihan raya.

            Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian apatis menurut bahasa adalah sikap acuh tidak acuh, tidak pedulu, dan masa bodoh. Sedangkan menurut istilah apatis merupakan ketidakpedulian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan (Thomson dan Barton, 1994). Lalu apa hubungannya dengan Negara Demokrasi? Arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu:

a.    Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangankompetitif atas suara rakyat.

b.    Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c.    Philippe C. Schmitter dab Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tangggung jawab atas tindakan-tindakan merek diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidk langsung elalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

d.    Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselengarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertina bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk mengenai kebijkan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselengarakan berdasrkan kehenda dan kemauan rakyat. Dari sudaut oraganisasi, demokrasi berarti pengorganiassian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan beraada ditangan rakyat.

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberika penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat, baik dalm penyelengaraan negara maupun pemerintahan.

Penilaian tingkat apatisme disebuah negara daat diketahui dengan menilai partisispasi politik dinegara tersebut. Secara konseptual partisispasi politik adalah membicarakan kegiatan dan aktifitas individu warga negara dalam proses kehidupan politik. Warga negara dituntut turut aktif dalam proses pembuatan dan perumusan kebijakan politik negara.

Dalam sebuah negara, cara yang paling mudah untuk menilai tingkat apatisme adalah dengan melihat julah golongan putih ketika pemilihan umum. Mengapa pemilu? Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana partisipasi warga negara dlaam berpolitik, dalam arti merupakan awal “transaksi” antara warga neraga pemilih sebagai konsumen kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah atau partai tertentu, dengan partai yang mungkin menghasilkan kebijakan yang kana dikonsumsi oleh waega neraga pemilih tersebut. pemilihan umum mempunyai arti penting dalam kehidupa bernegara karena parisispasi warga neraga pdalam pemilui menujukan kepedulian dia terhadap keberlangsungan negaranya, artinya menunjukan budaya politik aktif, tidak aptis, dan menurpan tolak ukur suatu demokrasi (Budiardjo, 1994). Budaya politik apatis adalah budaya politk yang mengakibatkan sebuah pemerintah tidak didukung oleh warga negaranya. Partisispasi dlam pemilihan umum adalah sebuah perilaku yang menunjukan keinginan seorang warga negara mempunya pmerintah yang sah dan terdukung secara demokratis (Budiardjo, 1994).

Sedangkan dalam kehidupan negara mahasiswa, tingkat apatisme dapat terlihat dengan tingkat partisispasi dalam pemilihan raya dan keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat apatisme maka semakin rendah kualitas demokrasi negara tersebut, sedangkan semakin rendah tingakat apatisme  maka semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut.

Mahasiswa dan Apatisme

            Berbicara tentang apatisme maka kita sedang berbiacra tentang partisipasi politik. Berbicara partisipasi maka kita sedang berbicara tentang objek politik itu sendiri. Maka dalam negara kemahasiswaan objek dari politik adalah mahasiswa UM Mataram itu sendiri.

            Melihat pentingnya partisipasi politik mahasiswa dinegaranya sendiri maka tingkatapatisme mahasiswa harus dikurangi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara kemahasiswaan UM Mataram. Kualitas demokrasi di negara kemahasiswaan UM Mataram menjadi penting karena akan mempengaruhi tingkat kebermanfaat organisasi kemahasiwaan se UM Mataram yang menjadi dasar tujuan dasar dibentuknya tujuan organisasi atau lembaga kemahasiswaan.

            Cara yang paling efektif untuk mengurangi tingkat atau jumlah mahasiswa apatis di Kampus UM Mataram yaitu dengan menginterfensi lansung penyebab-penyebab dari apatisme mahasiswa itu sendiri. Ada beberapa penyebab dari apatisme mahasiswa, antara lain:

a.    Faktor ekstenal, seperti kurangnya informasi mengenai kegiatan negara kemahasiswaan sehingga menyebabkan ketidaktahuan, kurang menariknya organisasi atau lembaga kemahasiswaan, tidak merasakan kebermanfaat mengikuti acara atau kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan sebagainya

b.    Faktor internal, seperti masalah ekonomi, kemalasan, pilihan ranah perjuangan yang berbeda

Mengurangi tingkat apatisme mahasiswa

            Interfensi lingkungan dapat dilakukan dengan mengubah konsep lembaga kemahasiwaan  serta kegiatan-kegiatannya. Perubahan-perubahan harus memperhatikan beberapa hal, antaralain:

a.    Peran dan fungsi ideal lembaga kemahasiswaan tersebut

Kondisi ideal sebuah lembaga kemahsiswaan merupakan kondisi yang benar-benar prima atau optimal sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Undag-undang yang telah dibentuk pastinya telah memperhatikan pembagian peranatau ranah seperti trias politika sehignga ketika seluruh lembaga kemahsiswaan di Kampus UM Mataram menjalankan fungsi idealnya maka kebermanfaat lembaga kemahsasiswaan menjadi maksimal.

b.    Kebutuhan dan keinginan objek politik yaitu mahasiswa

Ketika kondisi atau kegiatan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mahasiswanya maka perhatian dan keikutsertaan mahasiswa akan semakin besar. Namun, keingingan objek politik tidak boleh menyalahi amanah dasar hukum yang ada

c.    Tempat-tempat dan cara-cara strategis menyebarkan informasi lembaga kemahasiswaan UM Mataram

Pemilihan media komunikasi massa harus menjadi perhatian sebelum menyebarkan informasi. Karena ketidakstrategisan penyebaran informasi akan menyebabkan ketidakefektifan penyebaran informasi itu sendiri. Selain itu, cara-cara yang efektif dan menarik juga harus direncakan dengan matang agara dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa akan kegiatan serta informasi lembaga kemahasiswaan.

            Sedangkan, interfensi personal atau individu harus dilakukan dengan pendekatan personal dengan cara-cara yang sesuai denga karakter-karakter personal. Halpertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan segmentasi atau analisis terhadap kelompok yang homogen agar penyelesaian masalah individu dapat diefektifkan dan tidak menyerap banyak perhatian lembaga kehamsiswaan. Setelah itu, analisis selanjutnya yaitu melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan cara mehasiswa tersebut.

            Tentang pemilihan ranah perjuangan yang berbeda sebenarnya hanya butuh fasilitasi yang serius dari lembaga-lembaga kemahsiswaan UM Mataram dan mengoptimalkan kebermanfaatannya. Karena dengan memfasilitasi minat dalam berjuang oleh lembaga kemahasiswaan akan menignkatkan partisipasi mahasiswa UI terhadap kegiatan lembaga kemahsiswaan. Sedangkan dengna optimalisasi kebermanfaatan yang searah denga minat atau pilihan ranah berjuang akan menarik perhatian dan simpati mahasiswa UI terhadap lembaga kemahasiwaan.

Sumber:

Darmayadi, Andrias. PERGERAKAN MAHSISWA DALAM PERSPEKTIF POLITIK: PARTISIPASI OTONOM ATAU MOBILISASI dalam majalah ilmiah UNIKOM vol.9, No.1.

Zulganef, dkk. 2009. HUBUNGAN KEPUASAAN, KEPERCAYAAN, DAN KOMITMEN DENGAN KEGIATAN OPINIAON LEADERSHIP PRODUK POLITIK PADA MAHASISWA JAWA BARAT. FAKULTAS BISNIS DAN MANJEMEN UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG

Farid Wadjdi & Shiddiq Al- Jawawi et. A (2009)l ----Ilusi Negara Demokrasi Al-Azhar Perss.

Demokrasi Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan Politeknik Telkom.

www.anakUI.com. Mahasiswa Apatis Tidak Semuanya Apatis. 2010